Muhammadiyah dorong pemerintah untuk bisa menciptakan kebijakan yang berpihak ke petani Indonesia. Hal ini terjadi karena paradoks di dunia pertanian Indonesia.
Di mana Indonesia sebagai negara agraris, namun saat ini jumlah petani terus mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kebijakan politik yang masih belum berpihak.
Ciptakan Kebijakan Muhammadiyah Dorong Pemerintah
Informasi ini telah disampaikan oleh Makmun Murod selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (8/6). Ini terjadi setelah acara panen raya sayur sehat 2024 yang diadakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan Lembaga Pengembangan UMKM (LPUMKM) Muhammadiyah, di Pangalengan, Kabupaten Bandung.
Ma’mun sendiri sebenarnya turut didampingi oleh Ketua LPUMKM PP Muhammadiyah Toni Firmansyah serta Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin. Di mana mana dirinya berharap, gerakan jihad kedaulatan pangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dorong pemerintah mendapat sambutan. Baik itu, dari pemangku kebijakan maupun pemerintahan baru Indonesia.
1. Memiliki Perhatian Serius
Ma’mun juga berharap pemerintahan yang baru ini sudah seharusnya berkomitmen untuk Indonesia. Di mana Indonesia sebagai negara agraris yang harus memiliki perhatian serius.
Sementara itu, pemerintah harus bisa menghargai produk petani dengan cara membeli produknya. Dirinya juga menganggap pembelian hasil produk pertanian para petani Indonesia oleh pemerintah akan lebih bermanfaat daripada hanya mensubsidi pupuk.
Di mana selama ini kerap menimbulkan masalah. Alih-alih bisa memberikan manfaat besar bagi Sobat Cahaya Islami. Namun, subsidi pupuk justru akan menyuburkan mafia pupuk yang sudah menjadi rahasia publik.
2. Pemberdayaan Kelompok Tani
Sementara itu, M. Nurul Yamin selaku Ketua MPM PP Muhammadiyah turut menyampaikan, pemberdayaan kelompok tani memang perlu dilakukan dari sektor hulu sampai hilir. Yamin juga telah menuturkan, MPM mendampingi petani pada sektor hulu untuk bisa menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.
Diantaranya dengan memaksimalkan potensi organisme di sekitar. Namun, testimoni dari para petani, sudah ada pendampingan yang dilakukan oleh MP.
Sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Bahkan, sekaligus juga akan memberikan hasil kuantitas yang lebih banyak.
Dalam hal tersebut, petani menurutnya akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu efisiensi produksi. Hal ini karena menggunakan pupuk dan pestisida organik yang bisa didapatkan dengan mudah di sekitar petani. Bahkan, juga keuntungan dari peningkatan kualitas serta kuantitas dari produk pertanian yang diperolehnya.
Oleh karena itu, perlu sekali dukungan dari segala pihak, baik itu dari internal persyarikatan Muhammadiyah — hulu hilirnya. Hal ini tentu ada kebijakan pemerintah yang mampu mengangkat derajat serta kemakmuran petani.
3. Pendampingan Kelompok Tani
Pendampingan kelompok tani juga sebenarnya dibutuhkan oleh sektor hilir, yakni untuk pemasaran produk hasil pertanian. Toni Firmansyah, selaku Ketua LPUMKM selalu berharap komoditas sayur dari Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) ini bisa diterima oleh pasar.
Hal ini karena memiliki beberapa keunggulan. Bahkan, hanya fokus pada tiga, yaitu produk yang harganya kompetitif, harganya berkualitas. Lalu ada juga promosi yang akan digaungkan di Muhammadiyah secara khusus di internal.
Bahkan, di masyarakat yang lebih luas lagi. Pihaknya terlalu optimis untuk pendampingan kelompok tani dari sektor hulu sampai hilir.
Hal ini dilakukan agar berjalan secara berkesinambungan. Sementara itu, ini terjadi karena pendampingan yang dilakukan ke kelompok peternak. Lalu Muhammadiyah dorong pemerintah untuk menciptakan integrated farming untuk pertanian yang menghasilkan produk petani sehat.
